Khawarij, Inspirator Radikalisme Islam di Indonesia

Kalau dikaji kembali ke belakang, berkembangnya kelompok-kelompok islam radikal di Indonesia sebenarnya bukan tanpa sebab. Ada runutan sejarah yang jauh hari di masa sahabat sudah mulai memperli hatkan gejala itu. Khawarij, kelompok pecahan pada era pemerintahan Abbasyiah abad 18 tidak terlalu berlebihan kalau disebut sebagai awal mula berdirinya faksi islam garis keras.
“Sahabat-sahabat mungkin sudah paham dengan tragedi fitnah menyusul wafatnya Utsman bin Afan, yang lalu diikuti dengan naiknya Sayyidina Ali ke tampuk pemerintahan,” ungkap dosen Antropologi Universitas Paramadina Arif Zamhari memmbuka diskusi, pada forum Mubahasah Bulanan di kantor PB PMII, (3/12) kemarin.
Dalam sejarahnya, jelas Arif, kaum Khawarij tak jarang melakukan berbagai bentuk terror dan kejahatan atas nama jihad fi sabilillah. Secara genetic, khawarij yang berrarti kelompok sempalan, adalah kelompok baru yang lahir pasca perpecahan yang terjadi antara dua kubu Ali dan Muawiyah.
Radikalisme kelompok Khawarij, banyak lahir mula-mula dari cara pandang mereka yang sempit tentang dunia. Semangat melaksanakan syiar Islam dilakukan dengan jalan menerjemahkan kitab suci Al-Qur’an secara literal. Akibatnya, sudut pandang yang muncul dari kelompok ini kemudian hanyalah dua warna hitam dan putih. Kejahatan dan Kebaikan. Surga dan Neraka.
Namun meski demikian, menurut Arif, masih ada beberapa hal yang patut ditiru secara positif dari kelompok Khawarij. Dalam menjalankan roda keorganisasian, mereka tidak lagi memakai sistem keturunan. Integritas moral dan kedalaman pengetahuan akan hukum-hukum Allah, lebih dijadikan sayrat utama.
Menyinggung keberadaan kelompok radikal ini, Fajar Riza Il Haq dari Ma’arif Institute mengatakan, sebenarnya tidak sulit menentukan peta siapa atau kelompok mana saja di Indonesia yang bisa dikategorikan radikal. Lebih-lebih setelah munculnya kekerasan yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini. “Menjadi mengkhawatirkan apabila saat terjadi benturan-benturan lalu tidak bisa dimediasi oleh dialog. Ini yang perlu kita waspadai,” paparnya.
Pembabtisan atau pembenihan atas gerakan-gerakan islam radikal ini, menurut Fajar sebenarnya sudah ada lama. Beruntung pada masa orde baru, pemerintah relative keras dalam memangkas tumbuh kembangnya radikalisme agama. Dalam hal ini saya salut pada orde baru yang bisa mempertahankan identitas islam Indonesia yang damai, dan moderat. Meskipun semua identitas itu barulah sebatas imajinasi penguasa saat itu.
M Imdadun Rahmat yang kerap mendapat lebel intelektual muda NU berpendapat, menentukan identitas islam Indonesia secara ilmiah masih membutuhkan pembuktian lebih dalam lagi. Masih perlu mengkaji kalau mau mengkaitkan dengan gerakan Warman di Lampung misalnya, tentu tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan jejaring Abdullah Sungkar yang melahirkan Jamaah Islamiyah di Indonesia. Tokoh yang disebut terakhir ini, ungkap Imdad, harus diketahui juga memiliki kaitan yang kuat dengan gerakan DI/TII di Jawa Barat. “Dan garis DI/TII ini mata rantainya banyak dan cukup panjang hingga ke Kahar Mudzakar di Sulawesi. “Lantas apa benar inspirasi sejarah satu-satunya mereka itu Khawarij?,” apa jawab pembaca? (ds)

Sama-sama Ada Pihak Hitam

Dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Namun yang dilakukan tokoh HAM lintas budaya dan agama kemarin sedikit berbeda. Di Taman Menteng, Jakarta Pusat, puluhan tokoh menggelar mimbar doa untuk korban perang di Gaza, sekaligus doa untuk mendiang aktifis kontras Munir. Berikut wawancara Didik Suyuthi dari PB PMII dengan salah seorang pendukung acara yang juga rohaniawan katolik, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno Sj

Disini ada dua keprihatinan, Munir yang hanya satu nyawa dan sembilan ratus lebih korban sipil di jalur Gaza. Anda melihat ada kesamaan antara keduanya?

Dua-duanya sama-sama tragedi kemanusiaan. Dalam dua kasus ini saya melihat ada pihak-pihak hitam yang bisa luput dari pertanggungjawaban. Kasus Munir contohnya lebih kongkret. Sekarang semua orang tahu ada perencana dibalik pembunuhan Munir. Dan perencana itu ada di sekitar kita. Sama persis seperti perencana pembunuh Theis (Ketua Presidium Dewan Papua Theis H Elway-red). Yang dihukum kan prajurit Kopassusnya saja. Perencananya tetap ada di sekitar kita.

Ini masalah penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana anda melihatnya?

Ini sudah merupakan kekacauan system masyarakat. Bahwa ada orang melakukan perencanaan pembunuhan bisa bebas dan itu sudah dianggap biasa. Ini kekacauan system bermasyarakat.

Harapan anda sebagai rohaniawan?

Kita harus melakuan penegakan hukum di semua instansi. Soal keganjilan putusan pengadilan terhadap Muchdi itu juga perlu dicek di kejaksaan. Kenapa jaksanya lemah, apa karena tidak punya cukup data, atau karena hal-hal yang tidak boleh dibuka? Ini jadi pertanyaan saya.

Anda juga lebur dalam aksi keprihatinan korban perang di Gaza. Apa yang anda ketahui soal Gaza?

Yang terjadi di jalur Gaza saat ini adalah salah satu puncak masalah semenjak Israel didirikan tahun 1948 dulu. Saya melihat kondisinya saat ini ada dimensi paling mendasar yang patut menjadi keprihatinan kita bersama. Yaitu kondisi keputus asaan masyarakat Palestina yang seakaan-akan tidak bisa melihat lagi masa depan. Sisi lain Negara adikuasa pendukung Israel, AS, tidak punya kehendak untuk merubah keadaan ini. Ini yang menjadi keprihatinan kami.

Anda melihat ada konflik agama disana?

Konflik memanfaatkan agama itu logis dan sangat mungkin dilakukan dimana-mana. Tapi ini bukan konflik agama. Kami orang kristiani di Palestina juga banyak. Begini, kalau mau objektif Hamas dalam pandangan saya juga tidak bertanggungjawab terhadap rakyatnya sendiri. Hamas hanya dipenuhi nafsu untuk balas dendam pada Israel. Israel juga saya persalahkan karena mereka tidak memedulikan implikasi dari tindakan yang mereka lakukan, bukan saja terhadap darah sipil yang terus mengalir, tetapi juga terhadap kemungkinan perdamaian di kemudian hari. (ds)

Ukur Kualitas Partai dari Wakilnya di Legislatif

Menandai semakin dekatnya Pemilu 2009, warna-warni bendera partai berikut muka-muka baru calon legislatif kian marak saling berkontestasi di jalanan. Berbagai model dan ukuran spanduk menjadi pemandangan baru masyarakat diseluruh penjuru tanah air. Upaya menarik simpati dengan pola komunikasi searah semacam ini, memunculkan kekhawatiran, Pemilu, hanya akan menghasilkan keterwakilan semu.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan daerah (PPD) Adhie Massardi mengatakan, untuk memperoleh hasil Pemilu yang berkualitas, pemerintah juga perlu menyiapkan peraturan yang baik, yang mampu mengantisipasi potensi kehawatiran tersebut. Masyarakat, ungkapnya, harus disadarkan bahwa tahun Pemilu 2009 benar-benar momentum yang sangat penting yang menentukan bagi perubahan bangsa ke depan.
“Khawatirnya masyarakat kemudian salah menentukan mana partai yang baik dan tidak. Asal siapa, partai mana, yang paling banyak memasang spanduk, yang paling meyakinkan fotonya, itu yang dipilih,” kata dia saat menjadi panelis diskusi akhir tahun bidang kajian PB PMII, kemarin.
Hadir dalam diskusi bulanan tersebut Jend (Purn) TNI Endiartono Sutarto, Umar Said (Pertamina), Direktur Center for Bangking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, dan ketua Umum HMI Arip Mustopha, dan ketua IMM Rusli Halim.
Salah satu kriteria partai politik yang baik, menurut Adhie Massardi, bisa dilihat dari kinerja anggota legislatif partai politik bersangkutan. Sejauh mana keseriusan kerja anggota DPR di Senayan, secara kongkret bisa dilihat dari produk hukum yang dihasilkan selama mereka duduk di kursi anggota dewan.
“Apa ada produk undang-undang yang dibuat anggota dewan dan pemerintah selama ini yang benar-benar memihak rakyat, yang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Terhadap partai yang para angota legislatifnya di DPR kurang produktif, atau jelas-jelas tidak mengambil peran dalam iut merumuskan undang-undang yang pro-rakyat, Adhie berharap, pada Pemilu tahun 2009 ini, tidak dipilih lagi. “Biar Pemilu tahun ini sekaligus menjadi tahun penghukuman buat partai yang main-main itu,” ujarnya
Dia menilai, hingga saat ini produk hukum yang telah dihasilkan DPR belum ada yang benar-benar membela kepentingan rakyat. Belum ada misalnya, undang-undang yang secara langsung memberikan perlindungan terhadap petani, pedagang kecil, dan kelompok menengah ke bawah lainnya. Sebagaimana diketahui, dari 284 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk program legislasi nasional periode 2004-2009, hingga awal 2009 ini, baru 155 RUU saja yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
“Apa ada produk undang-undang yang dibuat anggota dewan dan pemerintah selama ini yang benar-benar memihak rakyat, yang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum PB PMII Rodli Kaelani mengatakan, untuk memperoleh hasil yang berkualitas dari sebuah proses pemilu, harus dibuka pola interaksi yang lebih terbuka antara partai politik dengan rakyat. Komunikasi dua arah melalui forum-forum tatap muka langsung calon legislatif dengan masyarakat di daerah pemilihan, menurutnya, jauh lebih mendidik. “Pengenalan caleg melalui gambar harus diimbangi dengan pendekatan interaktif secara langsung. Karena hanya dengan cara ini rakyat bisa didorong untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional,” paparnya. (ds)