Muspim, PMII Sorot 117 Triliun Dana Selat Sunda

Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bakal dilaksanakan pekan depan di Manado, Sulawesi Utara. Momentum musyawarah tertinggi kedua PMII ini tepatnya akan digelar pada 9-14 Desember mendatang besok di Balai Diklat Diknas Provinsi di Kecamatan Pineleng, Manado.

Anggota Sterring Committee Muspimnas, Naeni Aamanullah mengatakan, sebagaimana rencana sedianya acara ini akan dibuka secara lansung oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun karena berhalangan berkait dengan tugas-tugas kenegaraan, pembukaan diwakilkan kepada gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.

Ketua PB PMII yang juga merangkap anggota Sterring Committee Adien Jauharuddin mengatakan, tema besar yang akan diusung kali ini adalah “Memeratakan Pembangunan Kemaritiman demi Kejayaan 1000 Tahun Indonesia”. Diakuinya, tema ini memang tidak popular. Namun sengaja dibidik dengan berbagai pertimbangan strategis. Diantaranya sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan program pemerintahan SBY.

“Materi besarnya soal kelautan, akan ada evaluasi kebijakan SBY terutama soal kemaritiman. Selama ini maritim dikonsepsi sebagai negara kepulauan. Nah focus kita nanti adalah bagaimana membangun dan mengelola infastruktur pelabuhan antar pulau,” kata Ketua PB PMII bidang Kajian dan Pengembangan Pemikiran ini di kantor PB PMII Jl Salemba Tengah, Jakarta Pusat (30/11).

Menurutnya, ada pemahaman yang salah yang sampai hari ini masih dipraktikkan oleh mayoritas pemegang kebijakan terkait konsep maritime. Konsepsi yang ada selama ini soal transportasi antar pulau misalnya, masih harus dimaknai dengan jembatan. Padahal pada hakekatnya, tanggungjawab utama negara maritim adalah bagaimana menjadikan pelabuhan sebagai tonggak utama prekonomian.

Jika berpatokan pada pemikiran ini, ungkapnya, pembangunan kelautan Indonesia seharusnya lebih mengedepankan pada sector-sektor perikananan, pembangunan pulau-pulau sebagai bagian dari strategi wisata, dan industry perkapalan. Tak lupa tentunya juga dibarengi dengan membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Tapi yang terjadi kan tidak. Ini pemerintah malah sudah mengalokasikan dana Rp 117 Triliun untuk pembangunan jembatan selat sunda. Ini pemborosan. Ini [paradigmanya bertentangan dengan konsep Negara kita sebagai Negara maritim,” urai mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ini.

Bagi dia, jika dimaksimalkan, anggaran senilai 117 Triliun tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk menata kawasan pelabuhan di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian menyuntikkannya untuk meningkatkan nilai wisata maritim Indonesia.

“jadi kritik buat pemerintahan SBY ya tolong pikirkan kembalilah jembatan selat sunda,” terangnya.

Adien berharap dengan membawa tema besar seputar konsepsi maritim ini, kedepan kaderisasi di internal PMII juga bisa merubah cara pandang kader-kader muda di daerah. Dengan pemahaman ini, menurutnya, memandang kemaritiman berarti bukan sekedar melihat persoalan laut dan ikan. Untuk mengeksplorasi keunggulan maritim Indonesia, menurutnya, harus memiliki pemahaman komprehensif. Bagaimana nantinya pembangunan nasional ada keseimbangan antara laut dan daratan, antara Indonesia timur dan Indonesia barat.

Dia berpendapat, problem yang ada saat ini juga bisa dilihat masih belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola kemaritiman. Selama ini kebijakan yang muncul selalu bersifat interdepartemen, dan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, urainya, adanya Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakormala) disatu sisi, tapi di sisi lain juga ada Dewan Maritim Indonesia.

“Belum lagi setiap departemen punya kebijakan yang tidak saling terintegrasi. Ini kan Negara kesatuan,” pungkasnya. (did)