Muspim, PMII Sorot 117 Triliun Dana Selat Sunda

Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bakal dilaksanakan pekan depan di Manado, Sulawesi Utara. Momentum musyawarah tertinggi kedua PMII ini tepatnya akan digelar pada 9-14 Desember mendatang besok di Balai Diklat Diknas Provinsi di Kecamatan Pineleng, Manado.

Anggota Sterring Committee Muspimnas, Naeni Aamanullah mengatakan, sebagaimana rencana sedianya acara ini akan dibuka secara lansung oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun karena berhalangan berkait dengan tugas-tugas kenegaraan, pembukaan diwakilkan kepada gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.

Ketua PB PMII yang juga merangkap anggota Sterring Committee Adien Jauharuddin mengatakan, tema besar yang akan diusung kali ini adalah “Memeratakan Pembangunan Kemaritiman demi Kejayaan 1000 Tahun Indonesia”. Diakuinya, tema ini memang tidak popular. Read the rest of this entry »

Quovadis PMII? Sebuah Renungan Muspim PMII

Posted by: ulyafawaid

PMII setelah melalui perjalanan panjang secara sadar dan insyaf menyatakan diri sebagai organisasi independen yang tidak terikat dari sikap dan tindakan kepada siapa pun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan yang berlandaskan Pancasila”. Demikian salah satu butir rumusan yang tertuang dalam Deklarasi Munarjati.

Deklarasi ini telah mengawali era baru perjuangan warga pergerakan yang semula energinya dihabiskan untuk menghamba dan bergantung diri pada kepentingan politik dan kelompok tertentu. Sebagai akibatnya, praktis kerangka acuan PMII sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Tawangmangu yang sejatinya membatinkan nilai-nilai idealisme, moralitas, dan intelektualitas terhambat untuk tidak mengatakan ‘mati’. Hasilnya PMII layaknya partai politik lebih disibukkan oleh kepentingan politik sesaat dan hasrat untuk berkuasa (will to power), sementara kaderisasi dan pemantapan konspsional cenderung diabaikan.

Read the rest of this entry »

Antara Politik dan Hukum, Dua Sisi yang (Dibuat) Sumir

Banyak pihak khawatir, pelanggaran pemilu legislatif 2009 tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah kepolisian menolak laporan mentah-mentah Bawaslu. Temuan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan KPU dinilai lemah. Sebab tidak ada alat bukti konkret yang menyertai laporan itu.

            Dari penolakan ini setidaknya publik dapat memberikan kesimpulan bahwa mengungkap kasus pelanggaran pemilu ternyata tidak mudah. Menemukan fakta di lapangan bisa jadi mudah. Kasus-kasus DPT, surat suara tertukar, politik uang, sudah menjadi gunjingan publik yang umum di seluruh pelosok negeri.

            Menariknya, oleh sejumlah partai politik, berbagai masalah ini kemudian diangkat tidak saja sebagai masalah hukum, tetapi juga masalah politik. Muncullah praduga yang menyebut bahwa pelanggaran yang terjadi adalah bagian dari kecurangan politik yang dilakukan oleh partai penguasa. Ada upaya-upaya sistematis untuk menggelembungkan suara partai tertentu, dan menggembosi suara partai lainnya pada saat yang sama.

            Benar atau tidak praduga politik ini, hukumlah yang akan menjawabnya. Seperti diketahui, dalam sistim hukum Indonesia, institusi kepolisian adalah piranti pertama sebelum masuk ke dua piranti berikutnya, kejaksaan, dan pengadilan.  Mampukan kepolisian. Kejaksaan, Pengadilan mengembalikan kepercayaan rakyat? Kita lihat saja. (*)

Habisnya Ruang Kontestasi Ide-ide Islam Indonesia

Pengantar Mubahasah

Kian sempit rasanya tempat bagi tumbuh kembangnya khasanah keislaman di republik ini. Tak ada lagi ruang kosong buat para intelektual islam berkarya, buat para pemikir muslim mengadu sekaligus mengasah keluhuran intelektualitasnya.

Coba lihat, televisi kita, radio, dan koran-koran ibu kota. Wajah islam ditampilkan sedemikian rupa. Gus Dur yang tokoh moderat, justru selalu nampak sebagai musuh besar bagi kalangan Front Pembela Islam (FPI) dengan statemennya menantangnya, yang hendak memenjarakan pemimpin mereka Habib Rizieq. Naifnya, pada situasi ini, pemikiran-pemikiran besar neomodernisme islam Gus Dur seolah lumpuh. Ia tak sanggup lagi membuka ruang kontestasi ide-ide keislaman di Indonesia.

Sebagai gantinya dominasi kelompok AKKBB merepresentasi pembelaan atas Ahmadiyah vis-à-vis FPI menjadi tayangan publik yang cukup menarik perhatian. Tema besarnya adalah kekerasan.

Wajah islam Indonesia lainnya, baru saja publik mendapat pendidikan berharga dari trio bomber Bali. Eksekusi mati ketiganya justru pada saat yang sama membalik fakta sejadi-jadinya bahwa teroris sama dengan mujahid islam. Hebatnya, ditengah keberhasilan branding image ini, mantan salah satu pimpinan JI Abu Bakar Ba’asyir justru bergeser pendapat dengan menyatakan bahwa teror tidak dibenarkan jika dilakukan diluar medan peperangan.

Perseteruan antar kelompok islam yang kaku, yang tak lagi mencerminkan nilai-nilai dirasah Islam Indonesia ini, hemat saya, harus disudahi. Islam ala ahlusunah, Islam hanif, Islam moderat, islam transformatif, islam liberal, islam berkemajuan, darul islam, atau apalah istilah yang menjadi jargon beragam kelompok Islam di Indonesia, saya kira lebih baik kalau diberi porsi yang lebih besar pada aspek dirasah daripada siyasahnya.

Pendek kata, idealis-idealis muslim Indonesia kini tak lagi mampu berkibar. Tak ada lagi ruang hidup. Sampai-sampai sekelas Dawam Rahardjo yang konon intelektual paling revolusioner Muhammadiyah, harus rela menggadaikan identitasnya di politik praktis. Masih banyak lagi contoh lainnya. Disini saya membaca ada dua persoalan mendasar, yakni situasi demokrasi Indonesia dimana magnet politik demikian besar menarik konsentrasi publik. Sehingga dengan sendirinya menghabisi pasar pemikiran, dan menghadirkan trandmark baru Islam dalam satu isu ‘semata-mata’ perebutan kekuasaan.

Saat ini kita membutuhkan kepemimpinan intelektual Islam yang benar-benar memiliki domain kekuatan untuk mencerdaskan, mengajarkan keterbukaan. Atau tokoh-tokoh mandiri semisal teolog Islam Indonesia atau filsuf Islam Indonesia yang akan menjadi ikon ditengah-tengah kita. Bagaimana kemudian orang-orang tersebut memanfaatkan ruang-ruang intelektual untuk pengembangan gagasan-gagasan keislaman yang lebih baik di masa depan untuk kemaslahatan umat. Subjektif barangkali. Tapi saya rindu orang-orang seperti cak Nur..(Didik Suyuthi;Ketua Lembaga Kajian & Pengembangan Pemikiran PB PMII)